Tentang Toilet Jorok di Kantor Gubernur NTT

Headline Harian Umum Pos Kupang, edisi 09 November 2015, tampil sedikit berbeda dari biasanya. Judul yang diangkat membuat siapa saja yang membacanya akan langsung miris dan prihatin: “Toilet di Kantor Gubernur Jorok”. Investigasi jurnalistiknya mengungkapkan bagaimana keadaan toilet di beberapa biro di Setda Pemprov. NTT dan di Kantor Walikota Kupang.

Tidak perlu kaget sebenarnya dengan Headline Pos Kupang tersebut. Sebab, bukan lagi merupakan informasi baru bahwa toilet di kantor-kantor pemerintah atau di tempat-tempat publik di NTT pada umumnya kotor, jorok, atau tidak terawat. Bagi masyarakat NTT pada umumnya, fenomena tersebut bukan merupakan sesuatu yang baru. Justru, akan mengagetkan kalau toiletnya bersih, airnya lancar, dan, apalagi, harum.

Saya sendiri merasa kaget, bukan karena toilet di Kantor Gubernur jorok, tetapi karena berita ‘sesederhana’ ini toh bisa menjadi headline harian terbesar di NTT ini. Namun, akhirnya, saya bisa mengerti mengapa HU Pos Kupang menganggap penting fenomena toilet jorok tersebut dan menempatkannya sebagai headline. Saya bisa memahami kegelisahan Pos Kupang atas rasa nyaman para aparatur sipil negara terhadap fenomena toilet kotor, berbonus jorok ini.

TOILET JOROK DAN REVOLUSI MENTAL

Ridwan Kamil, Walikota Bandung, dalam salah satu kesempatan pernah berkata demikian: “kalau mau lihat karakter bangsa, mudah saja, tinggal lihat toilet umum dan sepak bolanya. Dua hal ini bisa mewakili karakter dan kepribadian bangsa. Jika dua hal itu masih bermasalah, maka bangsa tersebut belum memiliki kepribadian yang baik dan dewasa” (Kompas, 16 Oktober 2015). Terhadap pernyataan Kang Emil tersebut, saya kira, akan sangat sulit bagi kita untuk memberikan argumen kontra.

Kegelisahan Pos Kupang dan pernyataan Kang Emil, tidak berangkat dari semata-mata fenomena toilet kotor itu sendiri. Bahwa toilet kotor dan jorok mengganggu kenyamanan urusan buang hajat, itu jelas. Tetapi, bahwa di balik toilet kotor dan jorok, ada masalah mental dan kepribadian, inilah yang perlu disikapi secara serius. Toilet jorok hanyalah ekses langsung dan kasat mata dari mental dan kepribadian yang bermasalah.

Revolusi Mental yang didengungkan dalam Nawacita Jokowi, saya pikir, tidak hanya bermuara pada munculnya karakter-karakter unggul seperti kedisiplinan, kejujuran, anti korupsi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara saja, tetapi meliputi semua aspek kehidupan bermasyarakat, termasuk juga kebersihan. Cita-cita revolusi mental seperti ini perlu kita dukung, sebab sudah terlalu jauh peradaban bangsa kita tertinggal dibanding bangsa-bangsa di sekitar kita. Namun apa jadinya slogan yang sedemikian bagus tersebut, bila tidak mampu diterjemahkan dan dibiasakan sebagai perilaku sehari-hari oleh para ASN sebagai perpanjangan tangan program-program Jokowi?

TOILET JOROK: TANGGUNG JAWAB SIAPA?

Ketika kita menemukan toilet kotor dan jorok, maka kita perlu segera mempertanyakan mental dan kepribadian orang-orang yang bersentuhan langsung dengan toilet tersebut. Tidak bisa serta merta kita menuding telunjuk kepada petugas cleaning service sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Menurut saya, kalau mesti dibuat urutan dari atas ke bawah, maka yang berada di urutan pertama adalah semua pengguna toilet, lalu pimpinan yang bertanggung jawab di tempat itu, dan, terakhir, baru petugas cleaning service-nya. Dalam konteks Kantor Gubernur, yang paling pertama bertanggung jawab adalah para aparatur sipil negara di tempat tersebut, kemudian para kepala biro, dan terakhir petugas cleaning service (kalau ada).

Para ASN ditempatkan pada urutan pertama, karena penggunalah yang paling berkontribusi terhadap kekotoran dan kejorokan toilet. Bila pengguna, dalam hal ini para ASN Pemprov. NTT, sadar dan mengerti pentingnya kebersihan, maka, mestinya, tanpa keberadaan petugas cleaning service pun toilet akan selalu bersih. Toilet kotor karena para pengguna tersebut masih seenaknya buang sampah dalam toilet. Tidak ada rasa kesadaran dan tanggung jawab untuk sungguh-sungguh membersihkan dan menyiram, agar pengguna berikutnya merasa nyaman menggunakannya. Mentalitas bahwa akan ada petugas yang sudah digaji untuk membersihkannya, menunjukkan masih tingginya sifat kekanak-kanakan yang tidak bertanggung jawab, dan perilaku atau gaya hidup yang tidak sehat.

Para aparatur sipil negara yang tidak membersihkan toiletnya sendiri mencerminkan ketiadaan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan perannya sebagai abdi masyarakat. Bagaimana mau mengabdi dan melayani masyarakat NTT, kalau mereka yang berada pada pusat pemerintahan provinsi ini saja belum mampu untuk bertanggung jawab dan melayani dirinya sendiri dan orang-orang sekitarnya? Tidak heran, dari tahun ke tahun, cap provinsi miskin dan terbelakang masih melekat kuat dan menjadi langganan tetap daerah ini. Sebesar apa pun alokasi anggaran untuk provinsi ini, selama tanggung jawab untuk membersihkan toilet sendiri saja belum ada, maka selama itu pulalah kita akan tetap menjadi miskin dan terbelakang.

Selanjutnya, pada urutan kedua, adalah para pimpinan langsung para ASN tersebut. Toilet kotor dan jorok mencerminkan tidak adanya pembinaan mental dan kepribadian dari atasan kepada bawahan. Slogan revolusi mental yang dikumandangkan pemerintahan Jokowi seperti tidak punya efek apa-apa. Para pimpinan biro dan SKPD masih terkontaminasi paradigma lama, bahwa keberhasilan pembangunan hanya diukur dari penyerapan anggaran dan pembangunan fisik, dan bukannya pada pembangunan mental kepribadian dan semangat pelayanan. Toilet kotor menjadi cerminan bahwa kemampuan manajerial seorang pimpinan masih sangat timpang.

Pembinaan mental ASN, kalaupun ada, masih terbatas pada pentingnya perilaku jujur dan anti korupsi. Padahal, jujur dan anti korupsi berkaitan erat dengan tanggung jawab menjaga dan membersihkan toilet umum. Jarang sekali saya mendengar pejabat yang menekankan pentingnya menjaga kebersihan (toilet) umum. Bisa jadi karena sudah mempunyai toilet pribadi di ruang kerjanya, sehingga permasalahan publik tidak mendapat atensi apa-apa. Kepentingan dan kenyamanan pribadi menjadi tolok ukur pada kepentingan dan kenyamanan orang lain. Sayang.

Terakhir, pada urutan ketiga, barulah para petugas cleaning service. Tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak dari para cleaning service kita yang bekerja ugal-ugalan. Bekerja ketika diawasi, atau setelah mendapat teguran. Namun, ada juga yang sudah berusaha melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, tetapi terkendala oleh perbandingan volume tenaga kerja dan toilet yang tidak seimbang. Dan, yang lebih parah lagi, masih banyak petugas cleaning service yang merangkap jabatan sebagai office boy dan penjaga malam, dengan gaji tunggal UMP Provinsi NTT yang jauh di bawah standar.

APRESIASI UNTUK HARIAN UMUM POS KUPANG

Apresiasi kepada HU Pos Kupang patut diberikan karena telah mengangkat masalah-masalah seperti ini. Ada kecenderungan positif dalam pemberitaannya, yang makin sering mengangkat tema-tema seperti ini sebagai perhatian utamanya. Sebelumnya, Harian Umum Pos Kupang mengulas tentang praktik pungutan liar dalam pengurusan SIM yang sudah mendarahdaging di NTT ini.

Seperti yang  saya kemukakan pada awal, bahwa meski yang diberitakan tersebut sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat, namun pemberitaan Pos Kupang menunjukkan semakin tingginya kepedulian media ini terhadap urgensi perubahan sosial dalam masyarakat NTT. Pos Kupang semakin menyadari perannya yang tidak saja sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga dalam membawa perubahan (agent of changes) masyarakat. Bahwa apa yang disampaikan tersebut berpengaruh langsung terhadap perubahan sikap dan kebijakan pihak-pihak yang disentil tersebut, menjadi soal lain. Paling tidak, keluhan-keluhan yang selama ini berada di bawah permukaan kini terekspos ke ruang publik dan menjadi wacana bersama. Perubahan, sebagaimana Habermas, terjadi ketika masalah-masalah yang muncul tersebut diangkat ke ruang publik, didiskusikan, dan dibuat rencana-rencana aksi (transformative action) untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

Semoga HU Pos Kupang semakin getol dengan perannya tersebut. (Tulisan ini telah dimuat di HU Pos Kupang edisi November 2015)